Pada tanggal 7 Mei 2022, media Jepang melaporkan bahwa Presiden AS Biden telah menyatakan bahwa "Jepang sedang menjalankan kebijakan anti-asing yang merupakan penyebab resesi ekonomi Jepang." Menteri Kabinet Lindo menyatakan dalam konferensi pers bahwa pernyataan Presiden Biden muncul karena kurangnya pemahaman tentang kebijakan Jepang dan sangat disesalkan, dan bahwa mereka akan menjelaskan kembali posisi pemerintah Jepang kepada pihak AS. Pernyataan ini tampaknya terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Biden, yang dikenal sebagai Bidenomics.

Bidenomics bertujuan untuk mengatasi dua krisis, yaitu virus corona baru dan memburuknya lapangan kerja. Secara khusus, direncanakan akan dilakukan perluasan pengeluaran fiskal, peningkatan pajak korporasi, peningkatan upah minimum, investasi infrastruktur, dan kebijakan beli Amerika (mengutamakan produk Amerika). Jika kebijakan-kebijakan ini diterapkan, diperkirakan defisit fiskal AS akan meningkat, menyebabkan penurunan harga obligasi dan menyebabkan pelemahan dolar.

Profesor Carter dari Universitas Princeton telah menerbitkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan PDB sebesar 1,6%. Berdasarkan hal ini, diperkirakan kebijakan perluasan fiskal pemerintah Biden akan membantu pemulihan ekonomi. Namun, jika hal ini menyebabkan pelemahan dolar dan penguatan yen, hal itu dapat memberikan beban yang cukup besar pada ekonomi Jepang.

Sejalan dengan itu, Pusat Penelitian Ekonomi Jepang memperkirakan akan terjadi pelemahan dolar yang signifikan dan penguatan yen, dari 1 dolar = 106 yen menjadi 1 dolar = 97 yen pada periode Juli-September 2020, dengan mempertimbangkan utang pemerintah dan tingkat bunga riil. Hal ini selaras dengan tren pelemahan dolar yang diproyeksikan akibat Bidenomics.

Pemerintah Jepang perlu bersiap menghadapi fluktuasi nilai tukar ini. Perdana Menteri Suga telah mengemukakan strategi pertumbuhan baru yang berpusat pada bidang "hijau" dan "digital" dalam pidato kebijakan pemerintahannya pada Sidang Parlemen ke-204, tetapi dikritik karena kurangnya kebijakan yang konkret. Jika terjadi penguatan yen, penurunan daya saing eksternal tidak dapat dihindari, sehingga sangat mendesak untuk menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi hal ini.

Di sisi lain, Presiden Biden dan Perdana Menteri Kishida mengadakan pertemuan puncak pada tanggal 10 Mei untuk menegaskan kembali penguatan kerja sama pertahanan bilateral, serta kerja sama yang lebih kuat dalam bidang ekonomi dan keamanan, ruang angkasa, dan bidang lainnya. Mereka juga menyatakan penentangan mereka terhadap upaya perubahan status quo sepihak oleh China. Jepang tampaknya akan sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran tentang Bidenomics dan meminimalkan risiko ekonomi melalui kerja sama erat dengan pemerintahan Biden.

Sebagai kesimpulan, kebijakan ekonomi pemerintahan Biden berpotensi menyebabkan pelemahan dolar dan penguatan yen. Pemerintah Jepang harus mengambil tindakan proaktif untuk meminimalkan efek sampingnya. Diharapkan bahwa kedua negara akan mengoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dan masalah lainnya melalui kesepakatan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dalam pertemuan puncak AS-Jepang.