Pada tanggal 24 Februari 2022, perang dimulai dengan invasi Rusia ke Ukraina, yang menyebabkan perubahan besar dalam lanskap politik global. PBB dan komunitas internasional lainnya mengecam invasi tersebut dan menjatuhkan sanksi ekonomi yang kuat kepada Rusia, namun Rusia terus menyerang Ukraina.

Di tengah semua ini, Rusia dan Korea Utara meningkatkan kerja sama militer mereka, menunjukkan hubungan dekat mereka. Mulai dari kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke Korea Utara pada Juli 2022, pertukaran personel tingkat tinggi antara kedua negara menjadi lebih aktif. Pada September lalu, Ketua Komisi Militer Pusat Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi Rusia untuk pertama kalinya dalam empat tahun dan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Putin.

Dalam pertemuan puncak tersebut, Kim Jong-un menyatakan dukungannya terhadap invasi Rusia ke Ukraina, dan Presiden Putin menyiratkan kerja sama militer, termasuk penyediaan teknologi roket ke Korea Utara. Selain itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengunjungi Korea Utara dan menyatakan bahwa Rusia, Korea Utara, dan Tiongkok akan memperkuat kerja sama mereka dalam melawan Amerika Serikat.

Faktanya, Amerika Serikat telah menemukan bukti bahwa Korea Utara telah menyediakan lebih dari 1.000 amunisi dan senjata militer ke Rusia, dan Amerika Serikat tetap waspada terhadap hubungan dekat antara Korea Utara dan Rusia. Selain itu, analisis puing-puing rudal balistik buatan Korea Utara yang ditemukan di zona perang di Ukraina menunjukkan kemungkinan bahwa Korea Utara telah memasok senjata militer ke Rusia.

Ketika kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara menjadi semakin konkret, kekhawatiran komunitas internasional pun meningkat. Terutama, ada kekhawatiran bahwa keterlibatan Korea Utara dalam konflik Ukraina, yang memiliki senjata pemusnah massal dan senjata nuklir, dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penangguhan kegiatan Panel Ahli PBB tentang Sanksi terhadap Korea Utara pada Mei 2023 akan menyulitkan komunitas internasional untuk memantau pelanggaran sanksi dan pengembangan rudal nuklir Korea Utara. Para ahli memperingatkan bahwa penangguhan kegiatan panel tersebut dapat menyebabkan peningkatan kasus pelanggaran sanksi dan kemungkinan Korea Utara akan mempercepat kerja sama militernya dengan Rusia.

Sementara itu, langkah Tiongkok juga mendapat perhatian. Tiongkok agak menjauh dari konflik Rusia-Ukraina, tetapi dalam masalah Korea Utara, Tiongkok sejalan dengan Rusia. Meskipun Tiongkok menentang uji coba nuklir ketujuh Korea Utara, Tiongkok, bersama dengan Rusia, telah menolak resolusi sanksi terhadap Korea Utara, menentang sanksi tersebut.

Tiongkok adalah pendukung ekonomi dan politik yang paling penting bagi Korea Utara. Jika Korea Utara memanfaatkan kedua negara tersebut untuk memperkuat kerja sama mereka dalam melawan Amerika Serikat, denuklirisasi Semenanjung Korea akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan komunitas internasional kemungkinan akan berupaya untuk mencegah Tiongkok dari mendekat ke Rusia dan Korea Utara.

Tentu saja, sulit bagi dunia Barat untuk menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap Rusia dan Tiongkok, mengingat ketergantungan ekonomi kedua negara tersebut. Namun, setidaknya komunitas internasional harus bersatu untuk mencegah pengembangan dan penyebaran senjata nuklir oleh Rusia dan Korea Utara. Ke depan, dinamika politik global yang mengelilingi konflik Ukraina, serta arah aliansi tiga negara, Rusia-Korea Utara-Tiongkok, telah muncul sebagai tantangan penting yang perlu terus dipantau.