Pemerintah Jepang telah berupaya untuk merevisi undang-undang terkait guna meningkatkan efisiensi layanan prakiraan cuaca sejak awal abad ke-21. Dengan memasukkan rekomendasi akhir dari Komite Reformasi Administrasi, dibahas mengenai cara-cara untuk meredefinisi peran dan fungsi dari Badan Meteorologi serta untuk melonggarkan peraturan yang diberlakukan pada operator cuaca swasta.

Pertama, informasi cuaca yang harus disediakan oleh Badan Meteorologi di tingkat nasional dapat dibedakan menjadi empat kategori besar. Pertama, informasi cuaca bencana untuk melindungi kehidupan dan harta benda warga negara. Ini adalah tugas utama dan prioritas utama dari Badan Meteorologi. Kedua, informasi cuaca dasar yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan nasional utama, seperti pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan kebijakan lingkungan. Ketiga, penyediaan informasi observasi dan prakiraan cuaca sesuai dengan perjanjian internasional. Ini adalah kewajiban internasional yang berkaitan dengan pengoperasian jaringan observasi cuaca global. Keempat, penyediaan informasi cuaca di bidang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh Badan Meteorologi, seperti prakiraan cuaca luar angkasa dan pengembangan teknologi cuaca.

Berikutnya, dibahas tentang pelonggaran regulasi yang diberlakukan pada operator cuaca swasta. Pada saat itu, Badan Meteorologi membatasi aktivitas operator cuaca swasta, tetapi ada kritik bahwa perlu dilakukan perbaikan regulasi secara wajar untuk memanfaatkan kemampuan sektor swasta. Terutama, masalah utama yang diangkat adalah reformasi sistem sertifikasi instrumen cuaca, dan pelonggaran persyaratan izin untuk observasi dan prakiraan cuaca.

Terkait hal ini, berbagai ahli memberikan berbagai pendapat. Beberapa orang berpendapat bahwa regulasi harus dikurangi secara signifikan untuk mendorong aktivasi bisnis cuaca swasta. Namun, yang lain membantah bahwa Badan Meteorologi harus memiliki otoritas manajemen dan pengawasan dalam suatu tingkat tertentu untuk kepentingan publik. Terutama, masalahnya adalah bagaimana mengatur tingkat keterlibatan operator cuaca swasta dalam informasi cuaca bencana atau informasi yang diperlukan untuk kebijakan nasional.

Setelah secara komprehensif mempertimbangkan peran lembaga cuaca nasional dan pembagian peran dengan sektor swasta, pemerintah menyusun laporan sementara yang menunjukkan arah dasar layanan cuaca nasional untuk dekade berikutnya. Laporan tersebut secara garis besar berisi tentang menjadikan perlindungan kehidupan warga negara dan perumusan kebijakan nasional sebagai prioritas utama, tetapi secara bertahap memperluas wilayah kegiatan operator cuaca swasta dengan mencerminkan tren perkembangan teknologi.

Sebagai kesimpulan, diskusi ini dapat dinilai telah berupaya menemukan cara untuk meningkatkan daya saing industri terkait cuaca dan memanfaatkan kreativitas dan profesionalitas sektor swasta, sambil menjamin keamanan dan kepentingan publik semaksimal mungkin.