Pemerintah Jepang telah meninjau kembali cara berbagi informasi mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat, yang tidak pernah disampaikan ke Prefektur Okinawa. Sejak tahun lalu, lima kasus yang tidak pernah dilaporkan ke Prefektur Okinawa, dan di antaranya, informasi mengenai kasus yang terjadi pada Desember tahun lalu dan Mei tahun ini terhenti di Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri tidak menyampaikan informasi karena tidak ingin mengekspos privasi korban, dengan alasan mengikuti polisi yang juga tidak mau menyebarkan informasi tersebut. Akan tetapi, pemerintah telah memutuskan untuk mengubah kebijakannya per tanggal 5 Mei, sehingga informasi akan diberikan ke Prefektur Okinawa seluas mungkin, meskipun kasus tersebut tidak diumumkan oleh polisi.

Juru bicara Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan, "Informasi akan disampaikan ke pemerintah daerah setelah proses penanganan kasus oleh lembaga penegak hukum selesai." Informasi tersebut akan disampaikan dari lembaga penegak hukum ke Kementerian Luar Negeri, kemudian ke Kementerian Pertahanan, dan terakhir ke Prefektur Okinawa.

Gubernur Prefektur Okinawa Denny Tamaki, yang telah secara langsung memprotes pemerintah atas dasar ketidakmampuan untuk memberi tahu penduduk setempat tentang hal tersebut, menyambut baik pengumuman tersebut. Dia mengatakan, "Saya pikir peninjauan kembali operasi berbagi informasi merupakan kemajuan."

Kepolisian Prefektur Okinawa, yang juga tidak memberikan informasi yang sama, telah mengeluarkan solusi. Gubernur Tamaki mengatakan, "Saya telah mendapat penjelasan dari Kepala Kepolisian Prefektur Okinawa bahwa informasi akan diberikan kepada Prefektur Okinawa saat penangkapan atau penyerahan kepada jaksa penuntut." Kepolisian Prefektur Okinawa akan memberikan informasi ketika tersangka ditangkap atau diserahkan ke jaksa penuntut. Gubernur Tamaki mengatakan, "Saya akan berkoordinasi dengan Kepolisian Prefektur Okinawa untuk memberitahu penduduk tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh penduduk setempat, dan dapat meminta penegakan disiplin yang tegas kepada pihak Amerika Serikat."

Di sisi lain, Serikat Buruh Jepang (Rengo) secara aktif melakukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah pangkalan militer AS dengan meminta pengurangan dan penataan pangkalan militer AS di Jepang dan peninjauan kembali secara mendasar terhadap Perjanjian Status Pasukan AS di Jepang.

Terdapat lebih dari 130 fasilitas militer AS, termasuk pangkalan militer AS, di seluruh Jepang. Sebagian besar pangkalan militer AS di Jepang, seperti Pangkalan Yokota (Tokyo), Pangkalan Atsugi (Kanagawa), dan Pangkalan Futenma (Okinawa), terletak di dekat daerah padat penduduk, sehingga menimbulkan masalah serius seperti kebisingan dan kecelakaan.

Rengo telah melakukan peninjauan sejak tahun 2003 bersama dengan 15 Federasi Lokal yang memiliki pangkalan militer AS utama dan Serikat Buruh Semua Personil Bertugas di Jepang (Zenchuryo) yang terdiri dari para pekerja yang bekerja di pangkalan militer AS. Pada tanggal 16 Januari 2004, mereka memutuskan "Permintaan Rengo untuk Peninjauan Kembali Secara Mendasar terhadap Perjanjian Status Pasukan AS di Jepang."

Rengo bertujuan untuk "menjaga kedaulatan dan hukum Jepang" dan mengajukan peninjauan kembali yang meliputi tiga poin utama "Keamanan", "Lingkungan", dan "Hak" dan lima item "Klarifikasi Partisipasi Pemerintah Daerah yang Berkaitan", "Perlindungan Lingkungan (Bertanggung Jawab atas Pencemaran di Dalam Pangkalan, Kewajiban Pemulihan)", "Klarifikasi Kondisi Kerja, Hubungan Kerja, dan Hak", "Yurisdiksi, Klaim Perdata (Kompensasi)", dan "Kepatuhan terhadap Hukum Domestik dan Penerapan yang Sama".

Rengo terus melakukan kegiatannya dengan kesadaran bahwa masalah Perjanjian Status Pasukan AS di Jepang tidak dapat diabaikan. Terutama di Prefektur Okinawa, yang luasnya hanya 0,6% dari total luas wilayah Jepang, tetapi memiliki 70% dari total luas fasilitas militer khusus AS. Penduduk setempat secara rutin menghadapi ancaman terhadap kehidupan, hak asasi manusia, dan harta benda akibat insiden dan kecelakaan yang melibatkan personel militer AS.

Rengo melakukan kegiatan pengumpulan tanda tangan "Meminta Peninjauan Kembali Secara Mendasar terhadap Perjanjian Status Pasukan AS di Jepang, Pengurangan dan Penataan Pangkalan Militer AS di Jepang, dan Mengurangi Beban di Okinawa" pada tahun 2012 ketika Prefektur Okinawa memasuki ulang tahun ke-40 pengembalian ke Jepang, dan mengumpulkan 4.755 tanda tangan.

Rengo berencana untuk terus melakukan kegiatannya untuk menyelesaikan masalah pangkalan militer AS di Jepang.